Wajip Pajak Non Efektif

Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak NON EFEKTIF dan dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP jika memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a)Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
b)Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
c)Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
d) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
e)Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu termasuk :

a) Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah;
b) Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang “001”, “999”, “998” dan seterusnya;
c) Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP;atau
d) Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.

  • Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP.
  • Dalam hal pengajuan permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif disampaikan melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima dan meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima.
  • Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus dilampiri dengan surat pernyataan memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX
  • Jangka waktu penyelesaian permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan
  • Wajib Pajak berstatus Pusat tidak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila terdapat Cabang yang berstatus Aktif.
  • Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif setelah dilakukan Pencabutan Pengukuhan PKP terlebih dahulu.
  • Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan secara jabatan apabila terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif.
  • Penetapan Wajib Pajak Non Efektif baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX
  • Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan dalam hal:
    a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
    b)Pengiriman kartu NPWP, SKT dan Starter Kit tidak sampai kepada Wajib Pajak (kembali pos); dan
    c) Penerbitan NPWP Cabang secara Jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Pengaktifan Kembali WP Non Efektif

  • Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP.
  • Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
  • KPP melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif untuk mengetahui kebenaran data dan/atau informasi, yaitu antar lain :
    a)Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
    b)Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak;
    c)Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
    d)Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali; atau
    e)Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya.
  • Dalam hal KPP melakukan:
    a)Penetapan Wajib Pajak Non Efektif;
    b)Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; atau
    c)Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif.
    baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI 

    Pengaktifan Kembali NPWP atas Penghapusan NPWP
    1)Pengaktifan Kembali NPWP merupakan pembatalan atas penghapusan NPWP melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP, yang dilakukan secara jabatan oleh KPP
    2)Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang pernah diterbitkan Surat Penghapusan NPWP ternyata masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
    3)Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Penghapusan NPWP, NPWP yang telah di hapus dinyatakan tetap berlaku.
    4)Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan verifikasi dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP terhadap hasil verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP.
    5)Surat Penghapusan NPWP dibatalkan apabila berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka Pengaktifan kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 4) menunjukkan bahwa KPP tidak seharusnya melakukan Penghapusan NPWP.
    6)Surat Penghapusan NPWP tidak dibatalkan apabila hasil verifikasi dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 4) menunjukkan bahwa Wajib Pajak benar dalam keadaan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya Surat Penghapusan NPWP.
    7)Dalam hal Pengaktifan Kembali NPWP tidak dapat dilakukan melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 6), pemberian NPWP dilakukan berdasarkan permohonan atau secara jabatan melalui prosedur kerja Pendaftaran dan Pemberian NPWP 
    8)Pengaktifan Kembali NPWP dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Surat Penghapusan NPWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV
    9) KPP menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 8), dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV 
    10)Tata Cara Pengaktifan Kembali NPWP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI 

Peraturan terkait adalah : SE 60 tahun 2013