DJP Sosialisasi Peraturan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Seperti diketahui, sebelum Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan diterbitkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, telah membatasi akses Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan.

Kondisi keterbatasan akses ini, dimanfaatkan Wajib Pajak (WP) untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya.

Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak, sebagai upaya membuka akses perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Cucu Supriatna, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, menjelaskan APBN memiliki peran sentral mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitasnya. Sementara komponen terbesar dalam pendapatan negara untuk membiayai APBN, bersumber dari penerimaan pajak.

“Namun, saat ini terdapat tantangan berat pada keberhasilan pengumpulan penerimaan pajak yang optimal. Sebab terjadinya perlambatan perekonomian global, yang mengakibatkan tantangan terhadap tingkat kapasitas negara untuk memungut pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan berdampak pada angka tax ratio yang cenderung tidak bergerak naik bahkan menurun, tidak sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan,” katanya di Denpasar, Selasa (8/8/2017).

Lanjutnya, Indonesia telah memiliki komitmen dan terikat perjanjian internasional, untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Keterikatannya dimulai sejak Indonesia menandatangani perjanjian internasional yang bersifat multilateral, untuk kerjasama bantuan administrasi di bidang perpajakan termasuk EOI, yaitu Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) di Cannes, Perancis pada 3 November 2011.

Kemudian selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 dari Konvensi tersebut, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) pada 3 Juni 2015 di Paris, Perancis.

“Dengan menandatangani MCAA, maka Indonesia terikat untuk ikut melaksanakan Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) mulai September 2018,” katanya.

Namun, kata dia, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah membentuk legislasi primer sebagai aturan domestik sebagai landasan hukum pelaksanaan AEOI di Indonesia yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan, untuk mengakses informasi keuangan.

Kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk melaporkan informasi keuangan, secara otomatis kepada otoritas perpajakan, melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi bagi ketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.

“Kami harapkan WP atau nasabah bank di lembaga jasa keuangan, tidak khawatir terutama terkait adanya dugaan tambahan objek pajak. Kami harapkan mereka paham jika automatic exchange of financial account information (AEOI) tidak menambah pajak hanya sekadar penukaran dan keterbukaan data saja,” katanya. (*)

 

sumber : http://bali.tribunnews.com/2017/08/08/djp-sosialisasi-peraturan-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan