KPP Pratama Sosialisasi PERPPU Akses Informasi Keuangan

BOJONEGORO- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama gelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2017 terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Sosialisasi ini dihadiri anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PKB Dapil Bojonegoro- Tuban, Dr. Hj. Anna Mu’awanah, Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Hantriono Joko Susilo, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Neilmaldrin Noor, Kepala KPP Pratama Bojonegoro Amir Makhmut, dan Kepala Sub Direktorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian Untung Supardi. Acara ini dirangkai dengan tanya jawab bersama para wajib pajak (WP) pilihan, bertempat di KPP Pratama Bojonegoro selama dua hari, (14/15).  

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor mengungkapkan,  terbukanya akses informasi Keuangan dan Perbankan merupakan salah satu poin penting dalam perpajakan Indonesia.

Pasalnya, pemberian akses luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi perpajakan akan berpengaruh pada penerimaan negara. Sebab, sumbangsih negara terbesar adalah sektor pajak sehingga ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota G20. 

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain yang masuk kategori lembaga keuangan. 

Sebenarnya para wajib pajak tidak perlu khawatir dengan adanya akses informasi keuangan tersebut. Asalkan para wajib pajak sudah rutin melaporkan SPT dan membayar kewajiban pajaknya dengan benar.

Selain itu, adanya akses informasi ini sebagai upaya untuk menjangkau para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebelumnya. “Kalau fokusnya memang para WP yang memiliki tabungan di negara lain, karena Indonesia sudah tergabung dengan G20,” paparnya. 

Neilmaldrin Noor menjelaskan, Automatic Exchange of Financial Account Information ialah bentuk gerakan pertukaran informasi keuangan dengan 101 negara di dunia. Namun, pada 2018 mendatang, akan di-launching 50 negara dengan komitmen melaksanakan kemudahan akses informasi keuangan. “Nantinya akan diakses semua tapi prosesnya memang bertahap, Indonesia sudah siap tahun depan,” terangnya. 

Terpisah, anggota DPR RI Komisi II fraksi PKB DAPIL Bojonegoro- Tuban, Dr. Hj. Anna Mu’awanah menambahkan, adanya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini memang harus didukung.

Supaya tujuan wajib pajak bisa merata sehingga tidak membebani para pelaku usaha atau sektor tertentu. Sebagai upaya perlindungannya, pemerintah sudah menyiapkan payung hukum melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2017. “Jadi kalau direktorat memantau wajib pajak tidak bisa menuntut karena sudah ada payung hukumnya, selain itu pemantauan itu sifatnya juga rahasia,” imbuhnya.

 

sumber : http://www.jawapos.com/radarbojonegoro/read/2017/08/16/8031/kpp-pratama-sosialisasi-perppu-akses-informasi-keuangan